Oleh : Ismail Asnawi
Masa depan profesionalisme polri bukan hanya soal keaktifan menangkap penjahat, tetapi juga usaha membangun kepercayaan
masyarakat.
Daya tarik pernyataan di atas terletak pada kenyataan bahwa keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang diungkap, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat merasa aman, merasa dilayani, dan percaya kepada institusi kepolisian.
Polri memang memiliki tugas utama sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum. Namun dalam menjalankan tugas tersebut, polisi dituntut tidak hanya tegas, tetapi juga adil, transparan, dan humanis. Masyarakat tidak hanya ingin melihat pelaku kejahatan ditangkap, tetapi juga ingin merasakan bahwa hukum ditegakkan secara objektif tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang seseorang.
"Profesionalisme menjadi kata kunci dalam mewujudkan Polri yang benar-benar hadir untuk masyarakat"
Keberhasilan kepolisian sering kali diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, jumlah pelaku kejahatan yang ditangkap, atau keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, di era modern seperti sekarang ini, profesionalisme Polri tidak cukup dinilai dari keberhasilan penegakan hukum semata. Ada ukuran lain yang tidak kalah penting, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Dalam institusi Polri, profesionalisme tidak hanya berarti kemampuan menjalankan tugas, tetapi juga dapat menjadi simbol dari berbagai nilai penting. Di antaranya:
Simbol pengabdian kepada masyarakat.
Polisi yang profesional menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan (abdi negara abdi masyarakat)
Selain itu profesionalisme sebagai simbol integritas mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan penolakan terhadap penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi.
Semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri maka semakin progresional dalam menjalankan tugas keseharian terutama dalam penegakan hukum yang adil.
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo
Tokoh hukum progresif ini berpandangan bahwa penegakan hukum pada akhirnya harus menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum."
Profesionalisme menunjukkan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, tanpa memandang jabatan, status sosial, atau kedekatan.
Polisi yang profesional dituntut memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang terus diperbarui untuk menghadapi tantangan zaman dan digitalisasi dari semua sektor kehidupan masyarakat.
Profesionalisme juga menunjukkan simbol modernitas. Kesiapan Polri dituntut untuk beradaptasi secara disiplin dengan perkembangan teknologi, kejahatan digital, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
Dalam hal interaksi dengan masyarakat maka kata kuncinya adalah pelayanan prima.
Profesionalisme tercermin dari pelayanan yang cepat, ramah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Polri sebagai pelayan masyarakat kental dengan simbol kehormatan institusi.
Perilaku setiap anggota Polri mencerminkan nama baik institusi. Profesionalisme menjadi penjaga martabat dan kehormatan Korps Bhayangkara.
Karena itu, profesionalisme dan kepercayaan publik adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Semakin profesional Polri bekerja, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat. Dan semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin kuat pula Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Polri yang profesional memperkuat legitimasi, dan wibawa negara. Kapan itu? Ketika masyarakat melihat bahwa hukum dijalankan secara benar, bukan dalih wewenang yang beralih menjadi kesewenang-wenangan.
Selamat bekerja, wahai Bhayangkara sejati. Profesionalisme adalah kehormatan, kepercayaan masyarakat adalah penghargaan tertinggi. Ketika profesionalisme menjadi budaya, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya, dan di situlah martabat institusi semakin kokoh.
